Jakarta,Papuaterdepan.com — Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama meluncurkan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” sebagai dokumentasi memori kolektif selama 75 tahun mengelola ibadah haji, seiring dengan peralihan tugas penyelenggaraan haji ke kementerian baru mulai tahun depan.
Direktur Jenderal PHU Hilman Latief di Tangerang Selatan, Selasa (16/12), mengatakan peluncuran buku ini menjadi penanda pamitan Ditjen PHU Kemenag, mengingat tanggung jawab penyelenggaraan haji ke depan akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.
“Kami bersyukur haji terakhir sukses dilakukan Kemenag. Tahun depan, pelaksanaan haji diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman usai menyerahkan buku tersebut kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama.
Hilman menjelaskan bahwa buku setebal 2.300 halaman ini merupakan respons atas arahan pimpinan kementerian untuk menyusun satu dokumen sejarah yang menjadi pegangan umat Islam Indonesia.
Menurut dia, penyelenggaraan haji tahun 2025 menjadi tantangan terberat karena dinamika yang kompleks, namun berhasil terlaksana dengan sukses. Pemerintah Arab Saudi bahkan menilai penyelenggaraan tersebut sebagai yang terbaik sepanjang masa, didukung dengan indeks kepuasan jemaah yang tetap berada pada kategori sangat memuaskan.
“Mudah-mudahan buku ini bisa sampai pada para Rektor PTKIN dan Kanwil Kemenag Provinsi serta para pemangku kepentingan untuk menjadi pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.
Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim menjelaskan bahwa penyusunan buku ini melibatkan tim dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, serta disunting oleh filolog terkemuka Oman Fathurahman.
“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal tentang haji Indonesia yang isinya komprehensif, ditulis berdasarkan sumber primer dan referensi kredibel yang memenuhi standar akademik,” kata Arfi.
Buku sejarah tersebut terdiri atas tiga jilid. Jilid pertama, “Dari Masa ke Masa”, mengulas narasi kronologis haji periode 1950–2025. Jilid kedua bertajuk “Ekosistem dan Kebijakan”, berisi ulasan kebijakan selama 75 tahun, sedangkan jilid ketiga berjudul “Adaptasi dan Inovasi” yang menyoroti terobosan layanan haji.
“Tiga jilid buku itu masing-masing punya sudut pandang, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas Arfi.
