Jayapura, Papuaterdepan.com– Hubungan harmonis antara instansi vertikal dan Pemerintah Kota Jayapura kembali dipertegas dalam forum legislatif tertinggi. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jayapura, Ani Matdoan, S.Ag, MM., menghadiri Pembukaan Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, Rabu (29/4).
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPR Kota Jayapura ini mengusung agenda tunggal yang krusial: Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jayapura Tahun Anggaran 2025.
Menjaga Keselarasan Program Keagamaan dan Pembangunan
Kehadiran Ani Matdoan bukan sekadar memenuhi undangan seremonial. Kepada awak media di sela-sela kegiatan, ia menjelaskan bahwa Kemenag memiliki kepentingan besar untuk memantau capaian pembangunan daerah, terutama yang bersinggungan dengan pembangunan mental dan spiritual.
“Kehadiran kami adalah wujud koordinasi nyata antara instansi vertikal dengan Pemerintah Kota. Kami perlu memastikan bahwa program-program keagamaan dan penguatan moderasi beragama di Jayapura tetap berjalan beriringan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang dipaparkan dalam LKPJ ini,” ujar Ani Matdoan.
Menurutnya, sinkronisasi data dan capaian sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dan transparan.
Fokus pada Moderasi Beragama di Kota Jayapura
Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025 tersebut, dipaparkan berbagai capaian kinerja sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Ani Matdoan menekankan bahwa Kemenag terus berkomitmen mendukung visi Walikota dalam menciptakan kota yang toleran dan harmonis.
“Kota Jayapura adalah rumah bersama. Melalui forum paripurna ini, kita bisa melihat sejauh mana progres pembangunan manusia telah tercapai. Kemenag akan terus mengawal agar kerukunan umat beragama tetap menjadi fondasi utama pembangunan di Ibu Kota Provinsi Papua ini,” tambahnya.
Dihadiri Tokoh Penting dan Forkopimda
Sidang paripurna ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Jayapura, seluruh anggota dewan, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Para peserta sidang tampak mengenakan pakaian dinas resmi sesuai protokol yang ditetapkan, mencerminkan keseriusan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah setahun ke belakang.
LKPJ ini nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi di DPR Kota Jayapura untuk diberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kinerja pemerintah pada tahun-tahun mendatang.(Rilis)
