Jayapura, Papuaterdepan.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua mendorong optimalisasi peran Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Komputer (Prakom) dalam mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI).
Pembahasan ini digelar dalam rapat yang dipimpin Kakanwil Kemenag Papua Klemens Taran, dan dihadiri Kabag TU Abdul Hafid Jusuf, pejabat administrator, serta seluruh pegawai JFT Prakom di Ruang Rapat Amsal Yowei, Kamis (25/9/2025).
Kakanwil Klemens Taran menekankan pentingnya kreativitas Prakom untuk menghasilkan aplikasi dan produk layanan internal tanpa perlu menambah anggaran.
“Prakom kita banyak, masih muda, dan produktif. Ilmu mereka harus dimanfaatkan sehingga lahir karya nyata yang bermanfaat bagi organisasi sekaligus mendukung pengembangan karier mereka,” ujar Klemens Taran.
Ia juga mendorong agar karya Prakom diarahkan pada aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, menilai bahwa pemanfaatan sumber daya internal akan memberikan kontribusi ganda, baik untuk peningkatan kualitas layanan maupun capaian kinerja pegawai.
Fokus pada Dokumentasi dan Integrasi Layanan
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Abdul Hafid Jusuf, menegaskan bahwa pembangunan ZI membutuhkan penguatan manajemen layanan yang terukur dan terdokumentasi.
“Kita tidak perlu membuat layanan baru. Cukup memaksimalkan yang sudah ada, seperti aplikasi ‘Lari’ dan layanan berbasis pendidikan maupun keagamaan. Tinggal diberikan bobot dan indikator yang jelas agar bisa dinilai,” ucapnya.
Abdul Hafid menambahkan, pemanfaatan server internal dan integrasi antar-bidang menjadi langkah krusial untuk mendukung transparansi layanan publik Kemenag Papua.
Ia menargetkan agar seluruh proses penguatan manajemen dan dokumentasi layanan dapat diselesaikan paling lambat Desember 2025.
“Minimal Oktober sudah ada paparan lengkap dari Pokja dan Agen Perubahan. Kita dorong agar bukti layanan terdokumentasi sehingga siap saat audit,” katanya.
Rapat tersebut juga menyinggung perlunya survei kepuasan untuk mengukur kualitas layanan dan memastikan seluruh Prakom terlibat aktif dalam penyiapan aplikasi yang relevan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat komitmen Kanwil Kemenag Papua menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).(Rilis)
