Papuaterdepan,Jayapura- Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua, mengadakan kegaiatan “Kick Off Edukasi Sertifikasi Halal,” yang merupakan kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).
Acara ini diselenggarakan secara hybrid daring dan luring, serentak di seluruh Indonesia melalui zoom, termasuk di Aula Sasana Krida Bhakti, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Papua, pada Selasa (27/08/2024).
Dalam sambutannya, Kakanwil Klemens Taran mengapresiasi inisiatif dari BPJPH dan DWP Kemenag RI.
“Edukasi yang diselenggarakan ini menunjukkan komitmen kita semua untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas tanpa terhalang oleh batasan geografis. Ini adalah bukti bahwa dengan teknologi, kita dapat menjembatani jarak dan memperluas jangkauan informasi,” ujarnya.
Kakanwil juga menyampaikan bahwa sertifikasi halal memiliki sejumlah manfaat penting, di antaranya memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, memastikan kepatuhan terhadap hukum, memberikan diferensiasi produk, meningkatkan kualitas produk, membuka peluang ekspor, mendorong keberlanjutan usaha, serta memperkuat identitas lokal.
“Saya berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan ini. Dengan kerja sama dan sinergi yang kuat, saya yakin kita dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat Papua yang lebih sadar akan pentingnya produk halal demi kebaikan bersama,” tambah Kakanwil.
Lebih lanjut, Klemens menekankan bahwa sertifikasi halal membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta meningkatkan kualitas produk mulai dari bahan baku hingga proses produksi.
Ia berharap sertifikasi halal ini menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan sertifikasi halal di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Dharma Wanita Kementerian Agama di Papua diharapkan dapat lebih berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian lokal serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Dalam kesempatan tersebut, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag RI, Eny Retno Yaqut, dalam pernyataannya yang dikutip dari laman kemenag.go.id, meminta jajaran DWP Kemenag se-Indonesia menjadi duta halal yang mengkampanyekan pentingnya produk halal sebagai gaya hidup sehari-hari.
“Sebagai perempuan, kita harus memahami dan menyadari arti penting pemilihan produk maupun bahan halal yang kita konsumsi setiap hari. Sebab, kita semua adalah ibu dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat anak-anak dan anggota keluarga lainnya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 62 juta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), namun masih banyak di antara mereka yang belum menyadari pentingnya mengurus sertifikasi halal.
“Jika kesadaran halal atau ‘halal awareness’ belum membaik di kalangan pelaku usaha, maka potensi masyarakat untuk mengonsumsi barang yang tidak halal masih akan tetap tinggi,” jelasnya.
Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Chuzaemi Abidin, menyatakan bahwa BPJPH terus melakukan upaya transformasi layanan guna mempermudah pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal.
“Kami berupaya mempercepat proses layanan, mulai dari layanan yang manual menjadi digital, dari yang mahal menjadi murah, bahkan gratis bagi yang mempunyai jalur sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha (Self Declare), serta didampingi oleh ratusan ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Chuzaemi, sertifikat halal memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku usaha yaitu sertifikat ini memberikan kenyamanan, ketenangan dan kepercayaan kepada konsumen, memberikan kepastian hukum bahwa produk yang dikonsumsi aman dan layak untuk dikonsumsi, meningkatkan nilai tambah produk secara ekonomi dan membuat produk semakin mampu bersaing di pasar global.
Acara ini dihadiri oleh Ketua DWP Kanwil Kemenag Provinsi Papua, Efrida Worumi Taran, Ketua DWP Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Papua, Suyanti Sileuw, Ketua DWP Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Sentani, Yenima Warwer, Ketua DWP Balai Diklat Keagamaan (BDK) Papua, Kartin Gusani, Pejabat Administrator Kanwil Kemenag Provinsi Papua, serta Ketua dan anggota DWP Kemenag dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Papua, LP3H IAIN Fattahul Muluk Papua, LP3H As Salaam Jayapura, para Pendamping Halal LP3H Papua, serta para pelaku UMKM binaan DWP. (Rilis Humas Kemenag Provinsi Papua)
