Jakarta, Papuaterdepan.com– Kementerian Agama Republik Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp11,59 triliun untuk mempercepat sertifikasi ratusan ribu guru binaan dalam dua tahun ke depan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 467.353 guru yang telah berpendidikan strata satu (S1) dapat menuntaskan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperoleh sertifikat pendidik dalam kurun waktu dua tahun.
“Kami menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam waktu dua tahun,” ujar Nasaruddin saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Menurut dia, percepatan sertifikasi tersebut dilakukan agar para guru segera memperoleh hak tunjangan profesi guru (TPG) dan peningkatan kesejahteraan secara bertahap.
Nasaruddin menyebutkan partisipasi guru dalam program PPG Dalam Jabatan mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2025. Jika pada 2024 jumlah peserta tercatat 29.933 guru, maka pada 2025 meningkat menjadi 206.411 guru atau naik sekitar 700 persen.
Selain percepatan sertifikasi, Kementerian Agama juga mengusulkan penyesuaian bantuan insentif bagi guru yang belum tersertifikasi dan belum inpassing dengan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“Anggaran yang dibutuhkan diproyeksikan sebesar Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru,” kata Nasaruddin.
Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah guru binaan saat ini mencapai 1.157.050 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 31,2 persen atau 360.632 guru berstatus ASN, sedangkan sisanya sebanyak 796.418 merupakan guru non-ASN.
Mayoritas guru binaan Kemenag bertugas di madrasah dengan jumlah mencapai 655.622 orang.
Nasaruddin menilai kontribusi guru non-ASN sangat besar dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di madrasah. Karena itu, pemerintah akan memfokuskan kebijakan pada penguatan status, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan profesionalisme guru non-ASN.
Terkait pengangkatan guru honorer madrasah menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), Kemenag mengaku terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait.
“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenpan-RB, BKN, bahkan DPR untuk mengusulkan formasi agar guru honorer madrasah dapat diangkat menjadi CPPPK,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Agama juga mempercepat pencairan TPG bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Hingga Maret 2026, pencairan TPG periode Januari-Februari telah mencapai 87,4 persen atau sebanyak 204.747 guru dari total 234.265 penerima.
Sementara itu, pencairan TPG bagi guru madrasah non-ASN secara nasional disebut telah mencapai 100 persen, termasuk bagi lulusan PPG tahun 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG).
Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin juga menegaskan penolakan terhadap wacana yang ingin mengeluarkan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Madrasah adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” kata dia.(Rilis)
