Jayapura,Papuaterdepan.com– Gelombang desakan agar kasus-kasus kekerasan di Papua diusut tuntas kembali menggema dari Kota Jayapura. Ratusan pemuda adat yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura turun ke jalan menggelar aksi damai di kawasan Lingkaran Abepura, Senin (3/8/2026).
Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan keadilan, massa yang berasal dari sejumlah kampung adat di wilayah Tabi itu mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengungkap berbagai kasus kekerasan yang menelan korban jiwa di Papua, termasuk insiden penembakan warga sipil di Yahukimo.
Aksi yang berlangsung sejak pagi tersebut menjadi wadah bagi para pemuda adat untuk menyuarakan keresahan atas masih terjadinya pertumpahan darah di Tanah Papua. Mereka menilai setiap kasus kekerasan harus diusut secara transparan agar tidak terus menimbulkan luka dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Ketua DPW PPAT Kota Jayapura, Frank Reynould Tjoe, menegaskan bahwa keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama semua pihak. Menurutnya, masyarakat Papua sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang konflik dan kekerasan.
“Kami datang membawa suara kemanusiaan. Tidak boleh lagi ada nyawa yang hilang tanpa kejelasan. Setiap korban berhak mendapatkan keadilan dan setiap pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Frank dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan massa, PPAT mendesak penghentian segala bentuk kekerasan dan pembunuhan di Papua. Mereka juga meminta pemerintah pusat maupun daerah lebih serius menghadirkan kesejahteraan, keamanan, dan ruang dialog yang mampu meredam konflik berkepanjangan.
Selain itu, para demonstran meminta lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, serta Komnas HAM bekerja secara profesional dan objektif dalam mengungkap fakta di balik berbagai insiden yang terjadi. Mereka menilai kejelasan penanganan kasus menjadi kunci untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat.
Sorotan juga diarahkan kepada berbagai proyek pembangunan yang masuk ke wilayah adat. Dalam orasinya, Frank mengingatkan agar setiap program pembangunan terlebih dahulu dikomunikasikan dengan pemilik hak ulayat dan tokoh adat setempat.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga tanah dan sumber daya di Papua.
Suasana aksi semakin menguat ketika sejumlah tokoh perempuan adat turut menyampaikan seruan kemanusiaan. Salah satunya Mama Doli Yakadewa yang meminta seluruh pihak menghentikan siklus kekerasan yang terus merenggut nyawa masyarakat Papua.
“Yang menjadi korban adalah manusia. Karena itu negara, aparat, lembaga HAM, dan semua pihak harus hadir untuk melindungi rakyat,” ujarnya.
Senada dengan itu, orator lainnya, Alegiandro Tukayo, meminta aparat keamanan dan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai laporan kekerasan yang terjadi di Papua. Ia menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan yang nyata.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada perwakilan Komnas HAM RI di Tanah Papua sebagai bentuk dorongan agar lembaga tersebut segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti berbagai laporan pelanggaran kemanusiaan.
Aksi damai berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Melalui aksi tersebut, para pemuda adat berharap tragedi kemanusiaan yang terjadi di berbagai wilayah Papua tidak lagi berulang, sementara setiap kasus yang telah menelan korban jiwa dapat diungkap secara terang dan memberikan keadilan bagi keluarga korban.(Naldo)
