LMA Jayawijaya: Pemilu di Papua jangan dijadikan arena pertumpahan darah

- Redaksi

Rabu, 9 Oktober 2024 - 09:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jayapura, Lembaga Adat (LMA) mengajak masyarakat untuk saling menghargai perbedaan pada kegiatan pesta demokrasi apalagi dalam menentukan calon pemimpin pada Pilkada tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada November mendatang.

“Setiap warga negara memiliki hak dalam menentukan pilihannya, dan sebagai warga negara harus menghargai itu, tanpa harus interferensi dan sebagainya,” ujar Ketua Lembaga Adat (LMA) Jayawijaya Herman Doga Rabu 9 Oktober 2024.

Kata Herman, sehingga ia meminta agae masyarakat untuk mensukseskan pilkada dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban supaya terciptanya pilkada yang damai.

“Kedamaian bukan hanya tugas aparat keamanan, akan tetapi keamanan adalah tanggungjawab kita semua sebagai warga negara,” kata Herman.

Baca Juga :  Tokoh Pemuda Rafael Toarekeyau: Orang Papua Ingin Perubahan

Apalagi saat ini itengah banyaknya isu-isu yang disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab di media sosial.

“Saya berharap masyarakat lebih bijak dalam menanggapi isu tersebut,” ujarnya.

“Jaga muda terprovokasi, bijaklah dalam menanggapi isu yang beredar di media sosial,” jelasnya.

Herman meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas kepada para oknum atau kelompok tertentu yang ingin menggagalkan pilkada.

“Kami harap oknum-oknum yang mau menggagalkan pilkada diberikan efek jerah, karena apa yang sering disebutkan dengan mengatasnamakan orang Papua tidak benar. Orang Papua ingin perubahan,” tegasnya.

Baca Juga :  Ondofolo Waena: Kekerasan di Yahukimo Tidak Mewakili Nilai Adat Papua

Disamping itu kepada para pasangan calon baik Bupati Wakil Bupati dan Gubernur serta
Wakil Gubernur untuk dewasa dalam berpolitik, mengingat apabila adanya kejanggalan dalam Pemilu, bisa melalui proses dan aturan yang ada tanpa harus melibatkan masyarakat yang berbuntut terjadinya bentrok.

“Kalau merasa dicurangin laporkan sesuai mekanisme, jangan jadikan masyarakat korban,” ucapnya.

Begitu juga pihak penyelenggara pemilu untuk tetap netral dalam menjalankan tugas.

“Bekerjalah sesuai aturan yang ada tanpa harus bermain didalamnya, banyak kasus karena tidak netralitas penyelenggara, bisa terjadi konflik antar masyarakat,” jelasnya

Berita Terkait

Kejati Papua Sabet Juara Nasional Bidang Intelijen, Raih Skor 1.087
Kajati Papua Rotasi Aspidsus hingga Kajari, Fokus Perkuat Penegakan Hukum di Papua
Aksi Besar Pemuda Adat Tabi, Komnas HAM Didesak Tuntaskan Kasus Yahukimo
Keluarga Dinard Kelnea Serukan Pengawalan Sidang Gugatan Wakil Bupati Nduga
Proses Pengisian Wakil Bupati Nduga Digugat, PTUN Jayapura Jadwalkan Sidang Perdana 5 Agustus
Dewan Adat Desak Bucktar Tabuni Tinggalkan Lahan dan Seret Lot Pepuho ke Meja Adat
Gugatan Maniap Kogoya Mengemuka, Proses Pengisian Wakil Bupati Nduga Diminta Ditunda
Sengketa Kursi Wakil Bupati Nduga Masuk Meja Hijau, Maniap Kogoya Gugat DPRK ke PTUN

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 17:46 WIB

Kejati Papua Sabet Juara Nasional Bidang Intelijen, Raih Skor 1.087

Jumat, 7 Agustus 2026 - 11:37 WIB

Kajati Papua Rotasi Aspidsus hingga Kajari, Fokus Perkuat Penegakan Hukum di Papua

Senin, 3 Agustus 2026 - 12:37 WIB

Aksi Besar Pemuda Adat Tabi, Komnas HAM Didesak Tuntaskan Kasus Yahukimo

Jumat, 31 Juli 2026 - 18:46 WIB

Keluarga Dinard Kelnea Serukan Pengawalan Sidang Gugatan Wakil Bupati Nduga

Jumat, 31 Juli 2026 - 17:59 WIB

Proses Pengisian Wakil Bupati Nduga Digugat, PTUN Jayapura Jadwalkan Sidang Perdana 5 Agustus

Berita Terbaru

Jangan Copy Ya