Menteri Agama Bakal Perjuangan Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

- Redaksi

Jumat, 15 November 2024 - 14:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papuaterdepan.com, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Agama tengah memperjuangkan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren.

Komitmen ini disampaikan Menag Nasaruddin Umar saat menghadiri perayaan Harlah ke-42, Pondok Pesantren Islam lslam Miftachussunnah ll, lstighosah Kebangsaan, dan Peringatan Hari Pahlawan di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur.

“Kementerian Agama segera membentuk suatu Direktorat Jenderal khusus yang akan mengurus sekaligus untuk mengayomi pondok pesantren,” kata Menag Nasaruddin di hadapan ribuan peserta istighosah, di Surabaya, Kamis (14/11/2024).

Turut hadir, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf, Pimpinan Pondok Pesantren lslam Miftachussunnah ll KH Miftachul Akhyar, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Muzakki, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Ahmad Sruji Bahtiar, Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya Muhammad Muslim, dan para santri

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren adalah lembaga yang murni lahir dari rahim Nusantara. Ia menambahkan fakta menunjukkan perintis dunia kependidikan yang sistematis dalam sejarah bangsa Indonesia adalah pondok pesantren. Hal ini terjadi bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia.

Baca Juga :  4 Putra Kafilah Papua tampilkan terbaik ajang Musabaqah Syarhil Qur'an di MTQ Nasional XXX

Mengutip Nurcholish Madjid, ia menyatakan bahwa seandainya Indonesia tidak dijajah Belanda, maka perguruan tinggi yang berkembang saat ini adalah Universitas Termas, Universitas Lirboyo, Universitas Tebu Ireng, dan universitas dari pesantren-pesantren lainnya. “Bukan UI, ITB, IPB, atau kampus-kampus lainnya,” ujarnya

“Maka sudah saatnya sekarang ini pondok pesantren merebut masa jayanya seperti yang pernah terjadi di masa lampau. Sudah waktunya pondok pesantren ini menjadi tuan rumah di dalam rumahnya sendiri, di negeri ini,” tutur Menag.

Di hadapan ribuan warga pesantren yang hadir, Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa terbitnya undang-undang tentang pesantren adalah bentuk dari kehadiran Kementerian Agama memberikan eksistensi dan legitimasi terhadap pondok pesantren.

Baca Juga :  Waketum Kadin sebut Munaslub tidak sesuai aturan organisasi

“Tugas kami selanjutnya adalah bagaimana melanjutkan keberadaan pondok pesantren,” ujar Menag.

Menurut Menag, penanaman karakter di pesantren sangat efektif. Sistem pemondokan (boarding) yang ada di pesantren memungkinkan para santri mendapat pengawasan selama 24 jam.

“Dan ini adalah di antara keunggulan pesantren. Sebab waktu yang sering rawan menimbulkan masalah adalah setelah pulang dari sekolah,” terangnya.

“Sebab itu sistem pemondokan yang diterapkan di pesantren diadopsi oleh sekolah-sekolah di Inggris dan Australia,” pungkasnya.**(Rilis Humas Kemenag)

Berita Terkait

Menag Nasaruddin bertemu Menhaj Saudi bahas Peningkatan Layanan Jemaah
Kemenag Kota Jayapura gelar Perayaan Natal dan Tahun Baru
Tiga Pilar utama majukan Universitas Muhammadiyah Papua
Kementerian Agama akselerasi program Pendidikan Profesi untuk tingkat kulitas Guru
LBH Kaki Abu Minta MRP Tinjau Ulang Keputusan Kuota OAP, Siap Tempuh Jalur Hukum
Kemenag Kota Jayapura kini punya gedung Layanan Haji Dan Umrah
Biaya Haji 2025 Turun, Kemenag Dapat 221.000 kuota Jemaah Haji
Menag Nasaruddin: Biaya Haji 2025 Turun Jemaah hanya bayar Rp 55,43 Juta

Berita Terkait

Rabu, 15 Januari 2025 - 15:07 WIB

Menag Nasaruddin bertemu Menhaj Saudi bahas Peningkatan Layanan Jemaah

Rabu, 15 Januari 2025 - 14:59 WIB

Kemenag Kota Jayapura gelar Perayaan Natal dan Tahun Baru

Minggu, 12 Januari 2025 - 13:02 WIB

Tiga Pilar utama majukan Universitas Muhammadiyah Papua

Minggu, 12 Januari 2025 - 12:40 WIB

Kementerian Agama akselerasi program Pendidikan Profesi untuk tingkat kulitas Guru

Jumat, 10 Januari 2025 - 17:38 WIB

LBH Kaki Abu Minta MRP Tinjau Ulang Keputusan Kuota OAP, Siap Tempuh Jalur Hukum

Berita Terbaru

Nasional

Kemenag Kota Jayapura gelar Perayaan Natal dan Tahun Baru

Rabu, 15 Jan 2025 - 14:59 WIB

Nasional

Tiga Pilar utama majukan Universitas Muhammadiyah Papua

Minggu, 12 Jan 2025 - 13:02 WIB