JAYAPURA, Papuaterdepan.com – Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menginstruksikan jajaran Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Humas juga dituntut untuk mengelola komunikasi publik yang lebih proaktif, adaptif, dan berbasis data.
Pesan tegas ini disampaikan Menag dalam agenda Breakfast Meeting Kemenag Tahun 2026 yang digelar secara hybrid (luring di Jakarta dan daring) pada Rabu (10/2/2026).
Dari Jayapura, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Papua, Dwiharjanto, turut mengikuti pertemuan strategis ini mewakili Kepala Kanwil dari ruang pertemuan Amsal Yowei.
“Saya memberikan apresiasi kepada rekan-rekan humas. Banyak prestasi yang telah dicapai. Namun di balik itu, kita juga menghadapi tantangan besar yang perlu kita benahi bersama,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam arahannya.
Tantangan Struktur, Anggaran, dan Manajemen Isu
Menag menyoroti struktur Kemenag yang sangat luas—meliputi kantor wilayah di seluruh provinsi, ratusan kantor kabupaten/kota, hingga ribuan Kantor Urusan Agama (KUA) di pelosok nusantara. Besarnya struktur ini berbanding terbalik dengan minimnya publikasi yang dihasilkan.
Ia juga meminta jajaran pimpinan, mulai dari Sekretaris Jenderal hingga para Kepala Kanwil, untuk mengevaluasi alokasi anggaran kehumasan agar sebanding dengan luasnya cakupan layanan Kemenag.
Lebih lanjut, Menag mengkritik lambannya respons kehumasan terhadap isu-isu sensitif di masyarakat, seperti radikalisme, konflik keagamaan, hingga dinamika layanan haji.
“Sering kali publik sudah lebih dahulu mendapatkan narasi negatif sebelum klarifikasi kita hadir. Ini harus diperbaiki. Humas harus proaktif, bukan menunggu api membesar baru bertindak,” tegasnya.
Adaptasi Digital dan “Storytelling” yang Humanis
Menag mengingatkan bahwa di era digital, pergerakan arus informasi sangat cepat dan tanpa batas wilayah. Isu lokal di daerah dapat meledak menjadi isu nasional dalam hitungan menit. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman narasi antara pusat dan daerah agar tidak membingungkan masyarakat.
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Humas Kemenag, khususnya di daerah, agar menguasai strategi komunikasi modern dan pengelolaan media digital.
“Konten kita juga jangan terlalu formal dan birokratis. Perlu storytelling yang humanis agar lebih dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda,” pesannya. Menag juga meminta agar humas pusat tidak hanya terpusat pada isu di Jakarta, melainkan turut mengangkat berbagai prestasi madrasah, pesantren, dan inovasi daerah.
Berbasis Data dan Fokus pada Institusi
Dalam menjawab tuntutan transparansi publik, Menag menyarankan Humas Kemenag untuk selalu menggunakan data yang valid, seperti rujukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga kredibel lainnya saat merespons isu publik.
Pada penutup arahannya, Menag Nasaruddin Umar mengingatkan kembali filosofi dasar komunikasi pemerintah.
“Bukan Menteri Agamanya yang harus terkenal, tetapi Kementerian Agamanya yang harus dikenal luas sebagai institusi yang menyuarakan nilai-nilai agama, anti-radikalisme, anti-korupsi, dan menjunjung tinggi moralitas bangsa,” pungkasnya.(Rilis)
